KOTA GORONTALO, (PN) — Terkait Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (SIP BOS) yang nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
Walikota Gorontalo Marten Taha mengatakan, kepala sekolah dan bendaharawan mau tidak mau harus siap jika pengelolaan/pelaksanaan.
“Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang semula hanya di sekolah atau daerah kedepannya akan terpusat sampai ke kemendagri di Jakarta,”ucap Marten saat sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendaharawan di lingkungan Dinas Pendidikan. Selasa (06/04)
Sebagaimana amanat dalam pasal 274 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pemerintah daerah sebagai bahan perencanaan, pengendalian dan evauasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan mengumpulkan data secara bertahap dengan mekanisme merubah pola secara manual ke pola elektronik.
Marten menjelaskan sebelumnya pengelolaan keuangan daerah tersebut menggunakan aplikasi SIMDA keuangan dan aplikasi perencanaan masih terdiri dari beberapa aplikasi pendukung lainnya sehingga datanya belum terpusat sehingga akan beralih ke aplikasi SIPD.
Begitu pula, untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, Marten berharap kepada seluruh peserta untuk dapat berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan narasumber langsung.
“Terkait seluruh pengelolaan keuangan khusunya pada penggunaan Aplikasi SIPD yang kita terapkan sekarang ini. Hal-hal yang masih kurang jelas dan belum di ketahui atau belum dipahami terkait belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, barang jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja modal yang menjadi kewenangan dinas pendidikan harus bapak ibu kuasai betul,”
“Dan mari manfaatkan kehadiran narasumber yang ada dihadapan kita untuk mengupdate dan mengupgrade ilmu pengelolaan keuangan yang kita miliki dari narasumber- narasumber ahli Kementrian Dalam Negeri RI,”pungkasnya.(IH)
Komentar