oleh

14 Maret, Keputusan Rapat Pembahasan Anggaran DPRD Bonebol dan Pemda

BONEBOL, (PN) — Batas waktu sampai tanggal 14 maret 2021 itu kalau tidak kena sanksi, hal tersebut di sampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Paris Djali mengatakan yang di harapkan 3,2 % itu sudah di potong.

Paris Djali
Paris Djali.(Foto:IH)

“Jadi tinggal kita Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar mencari untuk mengganti yang bagaimana itu. Kan 3,2 % itu sudah di terangkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berarti sudah tidak ada anggaran atau judul program kemarin itu harus mati,”tandas Paris saat di wawancarai media usai rapat pembahasan anggaran dengan pemerintah daerah Kabupaten Bonebol. Senin (08/03)

“Kemudian yang 8 % tadi sudah ada kesepakatan pra yaa, nanti kita beri kepada TAPD untuk membahas kembali hari jumat untuk di bahas kembali untuk 8 % ini yang mana karena kita bisa saja mengganti refokusing itu hanya menggeser,”sambung Paris

Lihat Juga  61 Tim Siswa se Gorontalo Saling Adu Kemampuan Matematika di UNG

Paris menjelaskan, dananya ada, hanya akan di geser dan di ambil di mana dan kemana, hal tersebut arahnya ke pemulihan ekonomi dan penangguhan covid.

Paris juga mengungkapkan, keputusan tersebut dari DPRD dan Banggar itu terakhir di hari jumat, sekarang masih tingkat Banggar dan TAPD dan apa yang di teruskan Pak Sekda kemarin ke semua OPD yang 35 % ini masih di bahas dan di pending.

“Mudah-mudahan tidak akan seperti itu yang 35 % ini belum pasti, tadi sudah gagasan dan saran-saran dari tim Banggar bahwa masih akan di kelola dan masih di bicarakan oleh tim APD seperti apa akhirnya,”

“Saya kira belum ada keputusan secara finishing bahwa apakah kita hanya memenuhi 3,2 % dan 8 %,”terangnya

Lihat Juga  Berikan Bantuan Bahan Baca, Perpustakaan Dorong Program Literasi di Desa

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Bonebol Halid Tangahu menjelaskan juga, anggaran itu untuk penanggulangan sosial, tidak harus seperti bahwa kita 35 % di ambil dari dinas-dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semuanya dan itu berat.

“Karena itu penanganan untuk para covid tapi prioritas-prioritas lainnya untuk pelayanan kesehatan dan bisa juga untuk padat karya,”

“Jadi inikan pemulihan ekonomi ini seperti itu, karena apa kalau tidak bekerja dari mana mereka menuntut ekonomi, padahal kita dalam pemulihan ekonomi ini kita harus memerlukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa di rasakan masyarakat itu sendiri,”pungkas Halid.(IH)

Penulis: Imran Husain

Gambar Gravatar
Wartawan PinoguNews

Komentar

News Feed