Gorut, (PN) — Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu menggelar rapat koordinasi (Rakor) Kemiskinan, sekaligus membuka dengan resmi. Rakor yang diikuti oleh seluruh kepala desa dan operator desa se-Kecamatan Kwandang ini berlangsung di gedung aula kantor Camat Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut). Selasa,(25/05/2021)
Dalam rakor tersebut Wabup di dampingi Camat Kwandang, kepala Bappeda Gorut, dan Organisasi Perangkat Daerah, lainya (OPD).
Sesuai dengan amanat UU 13. 2011, tentang penanggulangan fakir miskin, dan anak-anak terlantar di lindungi oleh Negara, dan juga amanat Pepres 15, 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, di sebutkan dalam Perpres tersebut, dimana Wakil Bupati itu adalah ketua tim koordinasi.
Thariq menjelaskan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang harus di jalankan oleh Wakil Bupati dalam menjalankan tugas dengan jelas.
Mengacu pada peraturan Presiden no 15 tahun 2010, Thariq memaparkan, bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan Nasional. Wakil Presiden adalah tim percepatan penanggulangan kemiskinan. Wakil Gubernur, adalah ketua tim penanggulangan kemiskinan Provinsi. Kemudian Wakil Bupati dan Wakil Walikota adalah ketua penanggulangan kemiskinan.
Dengan di sebutkan beberapa tugas wakil kepala daerah, Thariq mengatakan bahwa hanya itu lah dirinya bisa membuat kop surat untuk menyurati OPD dan mengadakan rakor serta membuat data sampai ketingkat kecamatan.
Sebab menurut Thariq, tanggung jawab ini sangat berat, apalagi oleh para kepala desa.
“Begitu banyak bantuan melalui desa, bahkan dana desa di alihkan untuk bantuan masyarakat, BPD juga begitu tetap bekerja tapi tidak ada gaji, itupun dapat sorotan yang luar biasa, dan masalah yang luar biasa. Terus APBD kita setiap saat meningkat bantuan, baru PKH saja saya catat 11 miliyar, belum lagi dana desa, berarti 11 miliyar lebih, dan itu hampir tiap tahun.” jelas Thariq saat memimpin rakor kemiskinan.
Dirinya sebagai ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan terus melakukan koordinasi dengan OPD dalam kurun waktu 2 tahun ini, meskipun Thariq mengalami kesulitan meminta data di OPD.
“Setiap saya meminta data di OPD itu susah sekali saya minta. Saya minta 5 tahun terakhir cuma banyak 3 tahun terakhir, berarti program yang lalu di kemanakan? Baru apa efeknya. Dan akhirnya setelah itu saya lapor ke Bupati, saya izin, sebagai ketua TKPK pak Bupati. Saya ingin bikin sistem informasi data.” tandanya.
Dengan adanya sistem data aplikasi tersebut, akan lebih mudah lagi ketika data terkumpul dan langsung di input, maka sistem kerja data tersebut bisa lebih mudah mengawasi. (Inong)
Reporter: Suripno Ar. Onge
Komentar