Gorontalo, (PN) – Wacana yang digulirkan, agar DPRD Provinsi Gorontalo mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, yang diwacanakan Adhan Dambea (AD), rupanya ada titik terang, Nasdem bakal mendukungnya.
Berbeda dengan Fraksi Nasdem di DPRD, pengurus partai Nasdem justru lebih nampak taringnya, melihat ada peluang besar dilakukan interpelasi oleh parlemen. Persoalan hukum biarkan ia bergulir di pengadailan, namun tak berarti proses politik di dewan terhenti, padahal terjadinya korupsi, akibat adanya manajemen ppemerintahan yang buruk.
“Ok, proses peradilan yang sementara digelar biarkan, namun fungsi pengawasan dewan harus berjalan. Kan ada kasus korupsi, harus dilihat hal ini terjadi adanya sistem pemerintahan yang bobrok,” kata Ridwan Monoarfa Wakil ketua DPW Nasdem Bidang organisasi, saat diwawancarai wartawan pada Rabu (20/01/2021), di Rumah Perjuangan Rachmat Gobel kawasan JDS Kota Gorontalo.
Ridwan menduga, bahwa karena usulan interpelasi ini lahir dari gagasan Adhan Dambea, membuat Fraksi Nasdem Deprov terkesan berbeda haluan politiknya, dengan dalih masih akan mengkajinya dan menunggu proses hukum. Lantas, nanti menunggu terjadi lagi kasus yang sama baru perwakilan Nasdem di parlemen turun tangan.
“Sebagai partai jangan karena ide penguatan kelembagaan dewan melalui interpelasi lahir di luar partai, lantas kita tak sejalan, ditambah lagi tak meminta konsultasi terkait sikap partai. Padahal masalah korupsi GORR yang terjadi di Gorontalo sudah menjadi hal serius dan perhatian public, justru Nasdem harus menajadi garda terdepan dalam menyuarakan hak interpelasi ini,” jelas Ridwan
Sekali lagi, perosaalan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang perbuatanya tak mungkin dilakukan oleh sendiri, bahkan dalam fakta persidangan terungkap sejumlah pejabat ada keterkaitan. Nasdem harus jelas sikapnya, bukan asal beda.
“Kami mencermati kasus korupsi jalan lingkar gorontalo ini, kerugian negaranya cukup besar, mencapai 43.3 milyar, tak mungkin seorang Asri Banteng melakukan sendirian, apalagi proyek ini melibatkan lintas dinas, yang bisa mengatur tentu pejabat selevel gubernur, wakil gubernur dan sekdah,” ungkapnya.
Nah kalau dalam korupsi GORR ini melibatkan banyak pihak, ini menjadi bukti bahwa sistem pemerintahan buruk, dan ini harus di telusuri oleh dewan, untuk menjalankan fungsinya. “Tugas DPR adalah meluruskan tata kelolah pemerintahan yang bobrok, bukan diam. Agar dikemudian hari tak terulang lagi. Terutama target Nasdem, gorontalo keluar dari lima termiskin nasional sulit tercapai, akibat budaya korupsi pejabat,” kata Ridwan.
Sikap Fraksi Nasdem yang lembek dalam menjalankan fungsinya di parlemen, terutama persoalan serius seperti kasus korupsi GORR, harus berurusan dengan pengurus partai yang bakal memanggil dan meminta penjelasan hal tersebut.
Menurut Ridwan Monoarfa dalam waktu dekat akan segera melayangkan surat, dengan tema pokok meminta klarifikasi Fraksi Nasdem terkait sikapnya terhadap hak interpelasi.(PN)
Komentar