KOTA GORONTALO (PN) – Selasa (16/02/2021) Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, membuka langsung pelaksanaan FKP (Forum Konsultasi Publik) atas rancangan awal penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2022.
Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Kota Gorontalo tersebut, dihadiri semua unsur baik dari Pemerintah Kota Gorontalo sendiri dan lembaga legislatif Kota Gorontalo.
Dalam sambutannya, Wali Kota Gorontalo menekankan, partisipasi stakeholder sangat penting, dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022.
“Konsultasi publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPD secara partisipatif, untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi, guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing. Untuk itu partisipasi semua pihak khususnya dalam proses perencanaan, merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi seluruh stakeholder, dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana komunikasi memberdayakan semua elemen masyarakat, untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan stakeholder penting, pemangku kepentingan pembangunan daerah,” jelas Marten.
Ia jelaskan lagi, pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan, menuju kondis1 yang lebih baik. UU no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan, adanya keterpaduan antara aspek, politis, teknokratis dan aspiratif (Bottom Up). Tahapan konsultasi publik ini merupakan upaya penjaringan saran, masukan dari instansi, lembaga terkait maupun kelompok, organisasi kemasyarakatan, untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan kerja pemerintah daerah yang telah disusun. Isu tentang kemiskinan dan pengangguran masih menjadi domain, dalam berbagai aspek pembangunan terutama dengan adanya pandemi covid-19.
“Terkait hal tersebut, dalam rangka peningkatan kinerja program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebagai dampak dari pandemi covid-19 diperlukan sinergi antar sektor. Serta upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan, dan partisipatif menjadi sebuah program kerja yang bersifat strategis, maka diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir, untuk memberikan sumbangan pemikiran. Sehingga melalui forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022 ini, dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat (Bottom up Planning), yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah (Top down Planning). Serta analisis para akademisi dan teknokrat di berbagai bidang pembangunan,” terang Marten.
Disamping itu Marten tambahkan, yang terpenting adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan baik secara internal dan eksternal. Sehingga akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, serta menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak di tahun 2022.
Sebagaimana diketahui bahwa, globalisas1 begitu besar permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan, dan dilain pihak terbatasnya sumber daya pembangunan, khususnya pembiayaan pembangunan. Sehingga diperlukan adanya penajaman program pembangunan, pemilahan prioritas kebutuhan yang sangat urgen untuk dirumuskan menjadi program kegiatan pembangunan yang efektif, dalam upaya menjawab permasalahan pembangunan yang mendasar.
“Untuk itu kiranya melalui forum konsultasi publik ini, dapat di inventarisir dan permasalahan-permasalahan sekaligus alternatif-alternatif pemecahan masalah yang wujud konkritnya berupa program kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi, dan menjawab permasalahan mendesak di tahun 2022. Program kegiatan strategis yang dapat memberdayakan dan membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat perlu menjadi perhatian bersama. Dalam implementasinya, pemerintah melalui stakeholder teknis diupayakan untuk dapat bergerak selaras, terintegrasi dengan sasaran utama pembangunan pada kelompok-kelompok masyarakat miskin, khususnya yang terdampak pandemi covid-19. Keterpaduan ini akan terus dievaluasi serta setiap saat akan dilakukan penyempurnaan, guna terwujudnya program yang berkualitas serta tepat sasaran. Demikian juga bidang urusan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur, perlu mendapat prioritas dengan tetap mengedepankan pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas, dalam upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo,” pungkas Marten.(Rls)
Komentar