oleh

Bahas Tentang Komitmen Perluasan Integritas TPB, Walikota Gorontalo Jadi Narasumber di Program LOCALISE SDGs

KOTA GORONTALO, (PN) — Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menjadi narasumber pada konferensi diseminasi pembelajaran dan hasil Program LOCALISE SDGs.

Dalam mendorong percepatan pemulihan dari pandemi melalui komitmen dan pelaksanaan percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kamis (24/06)

Pada forum dari hasil program LOCALISE SDGs (Leadership, Ownership, and Capacities) for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment ini, Wali Kota Gorontalo membahas tentang arah pembangunan Kota Gorontalo dalam hal ini komitmen perluasan integrasi TPB, di dokumen perencanaan daerah.

Wali Kota Gorontalo Dua Periode ini jelaskan, Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah memasuki tahun keenam sejak peluncurannya pada tahun 2015 lalu. LOCALISE SDGs (Leadership, Ownership, and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment), adalah sebuah program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Serta asosiasinya dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), di 16 Provinsi dan 14 kota di Indonesia.

Lihat Juga  Kapolsek Kota Utara Bagikan 25 Paket Sembako Kepada Warga Yang Terdampak PPKM Level 3

“Program LOCALISE SDGs dilaksanakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). LOCALISE SDGs sudah berlangsung sejak tahun 2018, dan juga telah melibatkan asosiasi pemerintah daerah lainnya, yaitu APPSI, APKASI, ADEKSI dan ADKASI,”

“LOCALISE SDGs tidak hanya mendukung advokasi, peningkatan kapasitas dan manajemen pengetahuan TPB bagi pemerintah daerah dan asosiasinya, tapi juga berkontribusi dalam upaya respon dan pemulihan dari pandemi COVID-19 yang sangat berkaitan dengan pencapaian TPB. Dalam hal ini, LOCALISE SDGs telah turut mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi melalui penyesuaian kegiatan yang ada di bawah program LOCALISE SDGs,” ujarnya.

Kata Marten, komitmen Pemerintah Kota Gorontalo sendiri dalam upaya pencapaian target dari TPB 2020 -2030, melalui kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Gorontalo.

Lihat Juga  30 Tahun Pengabdian Akpol 91 Polda Gorontalo Gelar Vaksinasi dan Bagikan Sembako

Dengan program visi misi SMART (Sejahtera, Maju, Aktif. Religi dan Terdidik), mewujudkan keseteraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang terjangkau dan berkualitas.

Kemudian meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sektor publik, serta penguatan kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan sektor perekonomian primer lainnya. Selanjutnya tentang reformasi birokrasi yang beroerientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur.

Berikut, mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya, terakhir penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini.

“Ada empat pilar capaian TPB Kota Gorontalo yang sampai dengan sekarang ini terus dilaksanakan. Misal pada sektor sosial terdapat lima indikator masing-masing kesehatan gender, pendidikan berkualitas, kehidupan sehat dan sejahtera, tanpa kelaparan dan tanpa miskin. Masing-masing indikator ini sebagian besar mencapai target 30 sampai dengan 50 persen,”

Lihat Juga  Asah Kemampuan, Brimob Ilato Laksanakan Latihan TPTKP

“Pada pilar ekonomi sama juga ada lima indikator yakni kemitraan untuk mencapai tujuan, berkurangnya kesenjangan, industri, inovasi dan infrastruktur kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi terakhir enegi bersih dan terjangkau. Rata-rata capainnya sudah 40 persen lebih,”

“Untuk pilar lingkungan hidup ada enam indikator, yakni ekositem daratan, ekosistem lautan, penanganan perubahan iklim, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, kota dan pemukiman yang berkelanjutan terakhir air bersih dan sanitasi layak. Capaiannya masih minim yakni 20 persen keatas sampai 50 persen khusus penanganan perubahan iklim,”

“Sementera terakhir adalah pilar hukum dan tata kelola pemerintahan, yang hampir 50 persen capaiannya dari indikator perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh,” jelas Marten.

Komentar